DBON dan Masa Depan Olahraga Indonesia: Prestasi Non-Olimpiade Juga Perlu Perhatian

PEMBANGUNAN olahraga nasional tidak cukup hanya dengan menetapkan target prestasi yang tinggi. Negara juga perlu memastikan bahwa atlet memiliki kesempatan untuk berkembang melalui sistem pembinaan yang berkelanjutan. Di sinilah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) perlu terus dievaluasi bukan hanya dari target yang ditetapkan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan serta dampaknya terhadap perkembangan olahraga di Indonesia.

Lewat Perpres No. 86 Tahun 2021, pemerintah menetapkan DBON sebagai acuan olahraga nasional untuk periode 2021-2045. Kebijakan ini merupakan langkah penting untuk membangun suatu sistem olahraga yang lebih tertata, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Salah satu yang menjadi prioritas dalam DBON ini adalah memacu pembinaan dan prestasi cabang olahraga (cabor) yang masuk dalam Olimpiade. Dengan adanya roadmap ini, pembangunan olahraga diharapkan tidak lagi sekadar berpatokan pada hasil kompetisi, tetapi juga memperkuat pembinaan atlet dan ekosistem olahraga secara menyeluruh.

Namun, kebijakan jangka panjang tidak otomatis menjamin bahwa semua kebutuhan pembinaan telah terakomodasi. Penetepan prioritas memang diperlukan agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efektif. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa prioritas tersebut tidak membuat cabang olahraga lain kehilangan kesempatan untuk berkembang. Prestasi pada tingkat Olimpiade merupakan salah satu target penting bagian Indonesia. Akan tetapi, tidak semua cabang olahraga memiliki karakteristik dan jalur prestasi internasional yang sama. Sebagian cabor memiliki target utama menuju Olimpiade sedangkan cabor lainnya memiliki peluang kompetitif yang lebih nyata pada tingkat regional seperti SEA Games atau Asian Games.

Sepaktakraw adalah salah satu contoh cabor yang perlu diperhatikan dalam pembahasan ini. Walaupun tidak dipertandingkan di event Olimpiade, sepaktakraw memiliki tradisi pembinaan dan menjadi bagian dari kompetisi internasional yang diikuti Indonesia. Potensi prestasinya tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan keberadaannya dalam program Olimpiade. Dalam konteks ini bukan apakah semua cabor harus mendapatkan anggaran yang sama. Setiap cabang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan peluang prestasi yang berbeda. Namun, perbedaan prioritas seharusnya tidak otomatis berarti perbedaan kesempatan untuk menjalani pembinaan secara berkelanjutan.

Atlet tidak bisa dipersiapkan hanya menjelang kompetisi. Mereka membutuhkan proses panjang yang mencakup identifikasi bakat, latihan yang terprogram, didampingi pelatih, fasilitas yang mendukung, pertandingan yang berjengjang, serta dukungan untuk menyelesaikan pendidikan. Tanpa fondasi itu, pontesi atlet dapat behenti sebelum berkembang menjadi prestasi. Karena itu, kebijakan olahraga nasional perlu membedakan antara penentuan prioritas prestasi dan jaminan keberlanjutan pembinaan. Prioritas dapat menentukan intensitas dan bentuk dukungan tetapi tidak seharusnya menghilangkan jalur pengembangan atlet yang masih memiliki peluang.

Prestasi internasional merupakan hasil dari proses yang panjang. Medali yang didapatkan pada suatu kejuaraan merupakan hasil dari akumulasi latihan, pengalaman bertanding, kualitas pelatih, dukungan sport science, dan lingkungan pembinaan yang mendukung perkembangan atlet. Oleh karna itu, evaluasi kebijakan olahraga tidak cukup hanya menggunakan jumlah medali atau peringkat negara sebagai indikator kebrhasilan. Pemerintah juga perlu melihat apakah sistem pembinaan berjalan secara konsisten, apakah atlet junior memiliki akses terhadap kompetisi, apakah pelatih tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, serta apakah terdapat jalur yang jelas dari pembinaan usia muda menuju tingkat senior.

Ketika suatu cabang olahraga belum mencapai target prestasi, evaluasi seharusnya tidak langsung berujung pada pengurangan dukungan. Perlu terlebih dahulu diperiksa faktor-faktor yang memengaruhi hasil tersebut. Apakah program latihan telah berjalan secara memadai? Apakah atlet memperoleh kesempatan bertanding yang cukup? Apakah fasilitas dan kualitas pembinaan sesuai dengan kebutuhan cabor? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar keputusan kebijakan didasarkan pada evaluasi yang menyeluruh. Rendahnya prestasi dapat menjadi alasan untuk memperbaiki pembinaan, bukan semata-mata alasan untuk mengurangi kesempatan berkembang. Pendekatan ini bukan berarti mempertahankan seluruh program tanpa evaluasi. Sebaliknya, setiap program perlu dinilai berdasarkan hasil dan kualitas prosesnya. Dukungan harus dapat dipertanggungjawabkan, tetapi keputusan mengenai keberlanjutan pembinaan juga perlu mempertimbangkan potensi jangka panjang.

Keberhasilan DBON tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan di tingkat nasional, tetapi juga oleh kemampuan menerjemahkannya menjadi program nyata di daerah. Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menetapkan arah kebijakan, menyusun standar, mengoordinasikan program, dan memastikan pembangunan olahraga berjalan sesuai target. Pemerintah daerah berperan dalam mengembangkan potensi wilayah serta mendukung pembinaan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing. Tantangan muncul saat pelaksanaan pembinaan terlalu bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai mungkin mampu mempertahankan sentra latihan, pelatih, dan kompetisi secara mandiri. Sebaliknya, daerah dengan potensi atlet tetapi keterbatasan anggaran dapat menghadapi kesulitan menjaga keberlanjutan program. Jika tidak diatasi, kondisi itu dapat menciptakan kesenjangan peluang untuk atlet. potensi yang sama belum tentu mendapatkan peluang pembinaan yang sama karna perbedaan kemampuan daerah dalam menyediakan dukungan.

Karena itu, koordinasi antara pusat dan daerah perlu diperkuat melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, perencanaan yang realitis, dan mekanisme dukungan yang mempertimbangkan kebutuhan pembinaan. Desain Olahraga Daerah (DOD) juga perlu berfungsi sebagai suatu instrumen pelaksanaan kebijakan bukan sekadar dokumen administratif. Selain itu, setiap perubahan prioritas, kelembagaan, atau skema pendanaan perlu disertai evaluasi dampak terhadap atlet. Perubahan program seharusnya tidak membuat atlet kehilangan akses terhadap pelatih, fasilitas, kompetisi, dan jalur pembinaan yang sebelumnya tersedia. Apabila suatu daerah tidak lagi mampu menjalankan program tertentu, perlu dipertimbangkan alternatif yang memungkinkan atlet tetap berkembang.

DBON tidak perlu ditinggalkan hanya karena pelaksanaannya menghadapi tantangan. Karena yang diperlukan adalah penyempurnaan agar prioritas prestasi nasional dapat berjalan seiring dengan penguatan sistem pembinaan olahraga secara menyeluruh. Pertama, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan kriteria penetapan cabang olahraga prioritas serta bentuk dukungan bagi cabor lainnya. Penilaian perlu mempertimbangkan peluang prestasi, kebutuhan pembinaan, potensi atlet, serta target kompetisi internasional yang relevan. Kedua, pembinaan atlet usia muda perlu ditempatkan sebagai fondasi strategi prestasi. Program yang berorientasi pada kejuaraan internasional harus didukung oleh sistem pencarian bakat, pembinaan pelajar, pengembangan kualitas pelatih, dan kompetisi berjenjang yang berjalan secara konsisten.

Kemudian ketiga, pemerintah perlu memperkuat mekanisme transisi saat terjadi perubahan program atau pendanaan. Keberlanjutan pembinaan tidak boleh bergantung semata-mata pada apakah suatu cabor sedang menjadi prioritas utama. Atlet yang sedang menjalani proses pembinaan tetap memerlukan kejelasan mengenai kelanjutan latihan dan kesempatan bertanding. Keempat, evaluasi kebijakan harus mengukur dampak, bukan hanya pencapaian administratif. Selain medali, indikator evaluasi dapat mencakup keberlangsungan sentra latihan, ketersediaan pelatih, akses terhadap kompetisi, perkembangan atlet usia muda, dan keberhasilan transisi menuju tingkat senior. Dengan begitu Indonesia tetap dapat mempertahankan ambisi menuju Olimpiade sekaligus memberikan perhatian secara proposional kepada cabor yang memiliki peluang prestasi di SEA Games, Asian Games, maupun kejuaraan skala internasional lainnya. Tujuanya bukan menyamakan seluruh cabor, melainkan memastikan bahwa perbedaan prioritas tidak memutus kesempatan atlet untuk berkembang.

DBON adalah langkah penting dalam pembangunan olahraga Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan jangka panjang tidak cukup diukur dari kejelasan target atau banyaknya program yang dilaksanakan. Keberhasilannya juga perlu dilihat dari kemampuan sistem pembinaan mempertahankan atlet, mengembangkan potensi daerah, dan menciptakan jalur prestasi yang berkelanjutan. Indonesia tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua cabor. Setiap cabor memiliki karakteristik, kebutuhan, dan peluang prestasi yang berbeda. Akan tetapi, penetapan prioritas tidak seharusnya membuat cabor di luar fokus utama kehilangan kesempatan untuk membangun prestasi.

Sepaktakraw dan cabang olahraga non-Olimpiade lainnya mengingatkan kita bahwa prestasi internasional tidak dimulai saat atlet memasuki arena pertandingan. Prestasi dibangun melalui latihan yang konsisten, dukungan pelatih yang berkompeten, kompetisi berjenjang, dan sistem pembinaan yang memberi atlet kesempatan untuk bertahan dan berkembang. Pada akhirnya, pertanyaan mendasar bagi masa depan DBON bukan hanya cabang olahraga mana yang harus diprioritaskan, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa prioritas tersebut tetap sejalan dengan pembangunan ekosistem olahraga yang kuat.

Indonesia membutuhkan target prestasi yang tinggi, tetapi juga membutuhkan sistem pembinaan yang tidak mudah terputus. Prioritas menuju Olimpiade dan keberlanjutan cabor non-Olimpiade seharusnya tidak dipertentangkan. Keduanya perlu ditempatkan dalam strategi pembangunan olahraga nasional yang terencana, seimbang, dan berorientasi pada masa depan.***

Florensia Cristy adalah mantan atlet sepaktakraw Riau dan nasional. Kandidat Doktor Pendidikan Olahraga di Universitas Negeri Semarang (Unnes) Jawa Tengah.