Sindir Power Politik Luhut Kuat, Begini Respons PDIP Hentikan Isu 3 Periode

RIAUGLOBE (JAKARTA) - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, mengamini kekuatan politik yang dimiliki Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Pacul, Luhut memang memiliki kekuatan politik yang besar.

Hal itu disampaikan Pacul sekaligus merespons pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menterinya kini bicara lagi soal perpanjangan presiden. Pacul berkelakar bahwa mungkin hanya Luhut satu-satunya menteri yang kebal instruksi Jokowi.

"Kalau Pak Luhut ya, monggo saja, bisa evaluasi sendiri, ha ha ha. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2022).

"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," tambah Pacul.

Ketua Komisi III DPR itu lalu bercerita salah satu momen saat Luhut mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan Presiden Jokowi beberapa hari sebelumnya.

Kala itu, kata Pacul, Jokowi sempat melarang sementara menterinya untuk melakukan ekspor. Namun, beberapa hari kemudian, Luhut justru membolehkan ekspor kembali dilakukan.

"Contoh Pak Presiden pernah statemen disetop ekspor kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Lak Luhut yang statemen," katanya.

"Itu clear-lah. Orang politik juga paham. Bambang Pacul orang politik paham gitu loh. Tentu kalau dia dari sini kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti, tapi kita nggak bisa berbuat apa pun," tambahnya.

Luhut disebut-sebut juga merupakan aktor di balik wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Teranyar, Luhut juga hadir di acara seruan Jokowi 3 periode oleh perangkat desa belum lama ini.

Sementara itu saat dimintai tanggapannya, Juru Bicara Menko Marves Luhut, Jodi Mahardi, membantah atasannya tersebut dikatakan memiliki kekuatan politik kuat. Ia mengatakan semua semata untuk menjalankan amanah yang diberikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau dibilang power politiknya kuat saya rasa enggak begitu. Sebagai Menko wajar kalau Pak Menko sering melakukan koordinasi lintas kementerian dan terkadang kementerian di luar lingkup koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi. Hal ini diperlukan karena sejumlah isu diperlukan penanganan yang terintegrasi, terkadang lintas Kemenko," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/4). (rg-01/cnn/berbagai sumber)